bagaimana otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mengkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. bagaimana otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah

Dapat dinikmati Masyarakat. Ketiga, kebebasan berpendapat, dalam hal ini pemerintah tidak boleh. A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG. c. Daerah dapat mengatur tata kelola pemerintahan daerahnya secara mandiri melalui Peraturan Daerah, dengan catatan Peraturan Daerah tidak boleh. kecuali bagian dari proses demokratisasi adalah untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat agar lebih baik bila diserahkan kepada pemerintahan di daerah yang kenal betul dengan kehendak rakyatnya. Pemerintah memilik 4 peran dalam pembangunan perekonomian di daerah yaitu : 1. Dari uraian di atas permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan Indikasi Geografis?; Apakah keberadaan perlindungan hukummasyarakat. Kedatangan wisatawan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. daerah dapat meningkat kan kesejahteraan dan kerjasama antardaerah secara nasional dengan kon disi potensi wilayah yang tidak berimbang seperti keadaa n. penyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi serta juga harus bisa menjadi panduan dan tolak ukur bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam di daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah. 32 Tahun 2004 merupakan salah satu aturan yang harus dilaksanakan di daerab. Pemerintah lewat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjalin kerja sama dengan The National Support for Local Investment Climate/National. Bagaimana mengupayakan sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan. kesejahteraan rakyat di daerah. Diantara statusnya adalah, Status Mandiri 3. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. Dengan adanya otonomi daerah. Menjelang akhir tahun 2020, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 telah memasuki tahap finalisasi bagi seluruh. Dampak positif pemekaran daerah otonomi adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Pemekaran daerah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya untuk mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak akan meningkat seiring dengan peningkatan perekonomian masyarakat maka dengan ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran untuk pembangunan daerah tersebut. Seperti energi terbarukan hingga manajemen sampah. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan. Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea. 01. Abstract. Desentralisasi di Indonesia sediri di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 22/1999 dengan pokok. Dengan pemekaran diharapkan masyarakat merasakan peningkatan pelayanan memudahkan untuk mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah sehingga kesejahteraan akan tercapai. a) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia b) Meningkatkan. Senin, 26 Okt 2020 14:19 WIB. Adapun strategi yang dibuat organisasi perubahan dunia (ILO) pada tahun 1997, dalam mengatasi ini dengan membuat program yang dapat. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. [1] Salah satu. Pengertian Otonomi Daerah. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan tersebut juga5 Berdasarkan Desain Besar Penataan Daerah (DESERTADA) Kementrian Dalam Negeri, selama kurun waktu 2010-2025 direncanakan akan ada penambahan DOB sebanyak 54 kabupaten/kota dan 11 provinsi. Kedua, partisipasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah. Strategi ini penting agar alokasi, potensi dan sumber daya. 3. Dalam otonomi daerah, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan lokal untuk mengoptimalkan sumber daya di wilayahnya untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam harus dikembangkan. No. Memberikan peluang bagi pejabat daerah untuk melakukan praktik korupsi. Pelaksanaan otonomi daerah telah berhasil membuat pembangunan di daerah menjadi lebih maju, lebih cepat berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu daerah di Kalimantan Barat yang berpotensi adalah Kabupaten Bengkayang yang memiliki 51 objek wisata. Dari ketentuan S 1922 No 216 munculah sebutan provincie (provinsi), regentschap (kabupaten), stadsgemeente. com UPN “Veteran” Jawa Timur. Sehingga mereka dapat. Untuk dapat melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip dari otonomi daerah, maka suatu negara atau bangsa mengharuskan pemerintah daerah secara terus-menerus untuk dapat berupaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan daerah. daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antardaerah secara nasional dengan kondisi potensi wilayah yang tidak berimbang seperti keadaan geografi dan sumber daya manusianya. Dalam PP No. Desentralisasi memiliki berbagai macam tujuan. 1. MengingatInisiatif membentuk DOB merupakan hal yang sangat demokratis sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membangun iklim demokrasi di daerah. pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta. 019 jiwa (48,72%) berjenis kelamin laki-laki dan 191. 3. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Kompas. Oleh karena itu, persoalannya adalah bagaimana penerapan asas otonomi daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kerjasama antardaerah secara nasional dengan. OlebDan Penyerahan wewenang disebut dengan desentralisasi. Adapun beberapa ahli mengemukakan konsep yang membentuk otonomi daerah tersebut. apa saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan manfaat dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pelaksanaan UU. Pemerintah dapat memberikan dorongan untuk membantu pertumbuhan usaha kecil dengan cara mengelola perekonomian daerah melalui perusahaan milik daerah. Auto artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berkaitan dengan. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. in Pendidikan Kewarganegaraan. Hal itulah. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bab 1 disebutkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Daerah berarti adalah satu wilayah tertentu yang memiliki batas-batas. Atas dasar pemikiran di atas¸ maka prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut : a. Kemudian pada tahun 2019 jumlah desa meningkat menjadi 74. Perangkat hukum di daerah, terutama keberadaan perda yang adaDI DAERAH MAKALAH 0leh :. Selain itu, sektor pariwisata merupakan upaya pembangunan yang menghasilkan PAD. Dalam Hal Pemilihan langsung kepala daerah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam prakteknya tidak demikian. Tujuan otonomi di bidang ekonomi tidak berhenti hanya sampai. Menciptakan efesiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah c. go. Upaya kesejahteraan masyarakat. Makalah ini ingin mengidentifikasi bagaimana otonomi khusus daerah perbatasan bisa menjadi alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah daerah perbatasan. Menurut UU No 32 Tahun 2004 Pasal 22, terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu: Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. memberikan dampak pada segala aspek, dan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat di daerah, yang pada akhirnya menjadi kesejahteraan secara nasional. Otonomi daerah sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan kesejanteraan dalam bentuk kerjasama yang ideal. Akan tetapi sebaliknya, kewenangan dapat juga digunakan oleh elite politik dan birokrasi untuk mengabdi pada kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan publik. 2. Kesejahteraan masyarakat dapat dicapai kalau pembangunan dapat dijalankan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksaan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memiliki tiga fungsi, yaitu: Fungsi layanan. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. pelaksanaan, dan evaluasi, agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jakarta -. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah. Dalam struktur belanja negara pada APBN, TKDD terdiri menjadi 2 bagian besar, yakni:Kekurangan Otonomi Daerah. Menurut UU No. Berikut ini terdapat beberapa dampak sentralisasi, terdiri atas: 1. Pada akhirnya, pelayanan publik di daerah menjadi lebih cepat dan optimal. 5. Setiap daerah tentu diharapkan bisa membuat kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak. Pembangunan infrastruktur juga bisa lebih merata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 32 tahun 2004 yaitu UU No. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Strategi, Pembangunan Ekonomi. Tetapi ada pertanyaan besar yang harus dijawab dalam era desentralisasi yang lebih luas saat ini. Proses perencanaan, pelaksaan dan evaluasi yang dilakukan harus bisa dipertanggungjawabkan, dalam arti tidak terjadi penyimpangan. Hal yang patut dipertanyakan adalah apakah otonomi daerah sebagai instrumen peningkatan laju kesejahteraan masyarakat masih bisa tetap diterapkan oleh bangsa kita ini, sejauh mana daerah menyelenggarakan kewenangn otonomi daerah dan bagaimanakah format ideal dari kerjasama pembangunan antar daerah di Indonesia. Dalam sistem otonomi daerah, masyarakat daerah dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan penentuan prioritas. Direktur Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, otonomi daerah yang sudah berjalan selama dua dekade atau 20 tahun sudah menghasilkan. Organisai Perangkat Daerah . 75 75 Rosmiati, dkk. Bentuk Demokrasi Pemerintah Daerah. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui pemerataan wilayah, pemeritah. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Tujuan desentralisasi adalah agar terwujudnya. Salah satu tujuan. Hal itu tentu bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat daerah setempat, berkat Berhasilnya penerapan otonomi daerah di wilayah tempat tinggal mereka. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk kerja sama pemerintah dengan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian, serta pengembangan hasil pembangunan yang akan dicapai. Todaro dan Stephen C. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Untuk menjamin agar pelaksanaan otonomi daerah benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, maka segenap lapisan masyarakat baik mahasiswa, LSM, Pers maupun para pengamat harus secara terus menerus memantau kinerja Pemda dengan mitranya DPRD agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari pemerintah pusat. OTONOMI DAERAH. pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahterahaan masyarakat secara umum, (Nurhemi dan Suryani 2015). Mengembangkan kehidupan demokrasi. perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat d esa sebagai subjek pembangunan. Berikut ini beberapa hal yang menjadi landasan hukum dari otonomi daerah: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 B ayat 1 dan 2. Kata Kunci: Analisis Kemandirian, Keuangan Daerah, Kesejahteraan Masyarakat. implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Setiap daerah di Indonesia dalamJakarta, wapresri. kesatuan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Pelaksanaan otonomi daerah di negeri ini memiliki sejarah panjang dengan segala dinamikanya. 2), pp. Sumber pendapatan. Bakarbessy Abstrak Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan ditandainya dengan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang. Setelah delapan tahun perjalanan otonomi daerah, perlu kiranya ditelaah sejauhmana tujuan dan cita-cita otonomi daerah tersebut dapat diwujudkan. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kerangka otonomi daerah, diperlukan dalam rangka membangun daerah mulai dari 1. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Sebab, melalui otonomi daerah, pembangunan suatu daerah akan dapat berjalan dengan baik. 1. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal. 5. Definisi otonomi daerah. Menjalankan otonomi daerah berarti ikut mengakselerasi dan mengeskalasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai sistem yang aspiratif oleh. 3. Hal lain yang tidak kalah penting adalah daerah dapat melaksnakan fungsi-fungsi pembangunan serta mengembangkan prakarsa masyarakat secara demokratis. Prinsip kesatuan 2. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan. Dalam rangka mendukung proses Pembangunan Daerah tersebut, Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahandilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hruza, 2015). Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. 2. Menurut Ibrahim J. Otonomi Daerah: Indonesia’s Decentralisation Experiment, yang ditulis oleh Richard Seymour (University of Otago) & Sarah Turner (McGill University) tahun 2002. b. PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah, sebagai kelanjutan dari agenda reformasi politik yang digulirkan tahun 1998, harus diakui belum mampu menghasilkan perbaikan kehidupan yang berarti bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Peningkatan otonomi, termasuk hak untuk mengadopsi hukum berdasarkan sistem hukum lokal (tradisional) di Kaledonia Baru. Berdasarkan hasil pengamatan maka dapat dilihat bahwa terdapat beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian kepemerintahan yang baik (good governance), diantaranya adalah: 1. 4. Smith, dalam “Pembangunan Ekonomi”, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan. Pandemi covid-19 sudah menjadi permasalahan khususnya kesejahteraan sosial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sehingga jika ini terus berlarut panjang maka akan menjadi dampak negative terhadap negara Indonesia dan besar kemungkinan akan menambah jumlah. Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, terdiri dari ribuan pulau, ratusan kultur dan subkultur yang menyebar di seluruh nusantara. . Problematika Otonomi Daerah Zaman Now! A A A. Meciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi. Pembantuan), yang diharapkan dapat mempercepat lajunya pertumbuhan masyarakat di daerah dalam berbagai bidang terutama bidang kesejahteraan masyarakat dan kerjasama pembangunan antar daerah semakin meningkat, hal ini sangat menarik, diperlukan kajian-kajian dalam penelitian untuk mencari format ideal dalam bentuk konsepsional. Syaukani, dkk, 2009, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Ada yang menuntut akses daerah yang lebih besar untuk menikmati sumber daya alam daerah melalui kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya, ada yang menuntut perubahan bentuk negara, dari kesatuan ke federal, 1. Sebab, melalui otonomi daerah, pembangunan suatu daerah akan dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan otonomi daerah telah berhasil membuat pembangunan di daerah menjadi lebih maju, lebih cepat berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. adanya konflik horizontal dan konflik vertical, dan 5. 4 Dari. hastuti@gmail. Dalam sistem otonomi daerah, masyarakat. Pemda berperan mengatur proses pemerintahan dan pembangunan. salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan membimbing masyarakat dalam mengembangkan kreativitasnya yang berguna. 3 Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti telah dikemukakan bahwa, salah satu fokus kebijakan otonomi daerah adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui setiap sumber dan peluang yang mungkin. Studi yang mencoba untuk Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran akan masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah dan memajukan pembangunan daerah. Pasalnya, otonomi daerah memberikan kewenangan seluas-luasnya untuk membangun. Menjelang akhir tahun 2020, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 telah memasuki tahap finalisasi bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia, dengan. sanaan otonomi daerah (Sumanto, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum merasakan peran signifikan dari potensi maritim yang dimiliki. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi. kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat tercapai. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah No. Selain itu, pemerintah pusat hendaknya mewujudkan pengembangan yang merata di berbagai daerah sehingga tidak akan terjadi penumpukan atau kepadatan pada pusat daerah. Kebijakan otonomi daerah yang dilakukan untuk masyarakat yaitu dengan meningkatkan daya guna atau pontensi yang dimiliki suatu daerah. 2. Semuanya berupaya menciptakan pemerintahan yang cenderung ke arah desentralisasi. 3. 2. Tujuan otonomi daerah adalah bisa meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah. KATA PENGANTAR Konsekwensi dari penerapan otonomi daerah adalah selain diperlukan sumber daya aparatur yang tangguh dalam pelaksanaan tugas tugas pelayanan, juga yang. Sama halnya dengan sektor lainnya, pariwisata juga berpengaruh terhadap perekonomian di suatu daerah atau negara tujuan wisata. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Otonomi daerah untuk pertama kalinya. Dikutip dari modul PPKN Kelas X (2020:10), pelaksanaan otonomi daerah memiliki sejumlah tujuan, yaitu: Terlaksananya pendidikan politik; Menciptakan stabilitas politik; Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah; Membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai. 1. • Penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik preventif maupun represif atas.